Makalah Sejarah Negara Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

1     LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara kepulauan yang tersebar ke seluruh Nusantara. Indonesia terdiri dari beberapa suku bangsa yang mempunyai pandangan yang tidak sama. kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan yang lainya tidak seimbang terutama pada saat masa penjajahan Belanda juga pada masa Orde Lama. Untuk kesempatan kali ini materi yang akan di bahas adalah Gerakan 30 September Partai komunis Indonesia Tahun 1965. Setiap partai komunis di dunia, memilki garis politik yang sama. Tujuan ahir mereka adalah menciptakan diktatur proletar, yaitu merebut kekuasaan pemerintah dengan kekuasaan apapun. PKI merupakan
partai komunis yang terbesar di seluruh dunia, di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta, ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI juga mengontrol pergerakan serikat buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan pergerakan petani Barisan Tani Indonesia yang mempunyai 9 juta anggota. Termasuk pergerakan wanita (Gerwani), organisasi penulis dan artis dan pergerakan sarjananya, PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung.

Garis politik PKI dalam usaha mencapai tujuannya, tampak jelas sejak dari pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 dan perkembangannya setelah tahun 1950 sampai meletusnya pemberontakan G-30-S/PKI.

BAB II

PEMBAHASAN

1  Dekrit presiden 5 juli 1959 dan pelaksanaan demokrasi terpimpin

1.1  Dekrit presiden 5 juli 1959

            Kegagalan konstituante untuk membentuk UUD yang baru serta situasi Negara yang kian tidak menentu telah mendorong presiden soekarno untuk mangumumkan kosepsinya agar kembali ke UUD 1945. Konsepsi presiden yang di umumkan pada tanggal 21 februari 1957 ini berisi tiga hal penting, yaitu:

a.      Sistem demokrasi parlementer secara barat tdak sesuai dengan kepribadian Indonesia. Oleh sebab itu, harus diganti dengan system demokrasi terpimpin.

b.      Untuk pelaksanaan system demokrasi terpimpin perlu dibentuk suatu cabinet gotong royong yanh anggotanya terdiri dari semua partai dan organisasi berdasarkan perimbangan kekuatan yang ada dalam masyarakat.

c.       Pembentukan dewan nasional yang terdiri dari golongan- golongan fungsional dalam masyarakat. Tugasnya adalah member nasehat kepada cabinet baik diminta maupun tidak.

Konsepsi presiden ini menimbulkan pro dan kontra, akhirnya, pada minggu 5 juli 1959, dalam suatu upacara di Istana Merdeka, presiden soekarno mengeluarkan sebuah dekrit yang dikenal sebagai dekrit presiden 5 juli 1959.

Adapun inti dari dekrit presiden 5 juli 1959 adalah

      a.            Pembubaran Konstituante;

      b.            Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950;

       c.            Pembentukan MPRS dan DPAS.

1.2  Pelaksanaan demokrasi terpimpin

Dinamika politik maupun ekonomi dalam demokrasi terpimpin.

      a.            Pembentukan cabinet kerja.

      b.            Penetapan pidato presiden Manipol USDEK sebagai GBHN.

       c.            Pembubaran DPR Hasil pemilu 1955

      d.            Pembentukan MPRS.

      e.            Pembentukan DPRGR

        f.            Pembentukan Front Nasional

      g.            System ekonomi terpimpin

2     perjuangan pembebasan irian barat

2.1  upaya-upaya perjuangan pembebasan irian barat.

2.1.1 perjuangan diplomasi.

Dalam upaya untuk mengembalikan irian barat ke wilayah RI, pemerintah menjalankan perjuangan diplomasi. Upaya tersebut ternyata tidak merubah pendirian Belanda yang menganggap masalah irian barat sebagai masalah koloni yang akan diberi kemerdekaan.

2.1.2 konfrontasi ekonomi.

Selain upaya diplomasi, pemerintah RI juga menjalankan konfrontasi terhadap segala aktifitas perekonomian Belanda. Namun, upaya tersebut tetap tidak merubah pendirian Belanda.

2.1.3 tri komando rakyat (trikora).

Tri komando rakyat (trikora) pada intinya menyatakan hal-hal berikut.

a)      Gagalkan pembentukan Negara boneka papua buatan Belanda colonial;

b)     Kibakanlah sang merah putih di irian barat tanah air Indonesia;

c)      Bersiaplah untuk mobilisasi umum untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.

2.2  penentuan pendapat rakyat (pepera).

Sebagai langkah akhir untuk menyelesaikan masalah irian barat, Indonesia diwjibkan untuk menyelenggarakan pepera sesuai dengan perjanjian New York. Penyelenggaraan pepera ini dilkukan dalam tiga tahap, yang dimulai dari tanggal 24 maret 1969 sampai tanggal 4 agustus 1969 di Jayapura. Hasil-hasil dari pepera ini kemudian disahkan oleh PBB dalam siding umum ke-24 pada 19 november 1969.

3     gerakan 30 september dan penumpasannya.

3.1  tindakan dan perluasan pengaruh PKI dalam masyarakat.

PKI semakin berpengaruh secara politik sejak konsep demokrasi terpimpin dilaksanakan, karena didasarkan pada ide nasonalis, agama, dan komunisme (Nasakom), sehingga membuat PKI semakin mudah memperluas pengaruhnya didalam semua kalangan masyarakat.

Keputusan pemerintah untuk membubarkan Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang merupakan pesaing utama PKI dalam konteks politik nasional, semakin memperbesar kesempatan bagi PKI untuk memperluas pengaruhnya. Pada akhir 1963, sebuah gerakan yang disebut “aksi sepihak” mulai dilakukan oleh PKI dan pendukungnya,tindakan kekerasan pun dilakukan oleh para petani atau buruh yang didukung oleh PKI beserta organisasi pendukungnya, dan kemudian dibalas juga dengan kekerasan oleh kelompok anti PKI. Akibatnya, pertikaian berkepanjangan terjadi.

Pengaruh PKI ternyata diterapkan juga pada ABRI, lalu berkembanglah simpati terhadap ideologi ini dalam tubuh ABRI, sehingga menimbulkan sikap saling curiga baik antara anggata maupun diantara angkatan.

Angkatan darat kemudian resmi mengumumkan penolakan terhadap penerapan prinsip Nasakom kedalam jajaran TNI dan pembentukan “angkatan kelima” pada 27 september 1965. Hal ini secara langsung mempertinggi kecurigaan dan persaingan politik antara Angkatan Darat dengan PKI.

3.2  pelaksanaan gerakan 30 september.

Di tengah-tengah kecurigaan dan persaingan politik yang semakin tinggi itu, sekelompok pasukan dibawah Pimpinan letnan colonel untung komandan batalyon I kawal resimen cakrabirawa (pasukan khusus pengawal presiden) melakukan aksi bersenjata di Jakarta. Di operasi  itu, para tentara itu berhasil menculik 6 orang perwira tinggi angkatan darat. Enam orang jenderal yang gugur dalam peristiwa 30 september, yaitu.

a.    Letjen TNI Ahmad Yani (Menteri/Panglima Angkatan Darat/Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi)

b.    Mayjen TNI Raden Suprapto (Deputi II Menteri/Panglima AD bidang Administrasi)

c.    Mayjen TNI Mas Tirtodarmo Haryono (Deputi III Menteri/Panglima AD bidang Perencanaan dan Pembinaan)

d.    Mayjen TNI Siswondo Parman (Asisten I Menteri/Panglima AD bidang Intelijen)

e.    Brigjen TNI Donald Isaac Panjaitan (Asisten IV Menteri/Panglima AD bidang Logistik)

f.     Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo (Inspektur Kehakiman/Oditur Jenderal Angkatan Darat)

Pada 1 oktober 1965, pemimpin gerakan mengumumkanmelalui RRI Jakarta tentang aksi yang telah dilakukan. Dalam pengumuman itu disebutkan tentang beberapa hal, antara lain gerakan 30 september telah berhasil menggagalkan kudeta terhadap pemerintah atau presiden soekarno, pembentukan dewan revolusi yang dipimpin oleh letnan colonel untung, pembubaran cabinet, dan penghapusan pangkat jenderal dalam TNI.

3.3  penumpasan gerakan 30 September

3.3.1       Penumpasan di Jakarta

Usaha penumpasan G 30 S/PKI sedapat mungkin di lakukan tanpa bentrokan senjata. Anggota pasukan Batalyon 530/Brawijaya minus 1 Kompi, berhasil di insafkan dari pemberontakan dan berhasil ditarik ke markas Kostrad di Medan Merdeka Timur. Anggota Batalyon 545/Diponegorosekitar puluk 17.00 di tarik mundur oleh pihak pemberontak ke Lanuma Halim Perdanakusuma. Sekitar pukul 19.15pasukan RPKAD sudah berhasil menduduki RRI dan Gedung Telekomunikasi dan mengamkan pemberontakan tanpa bentrokan senjata. Sementara itu pasukan-pasuka yang lain berhasil pula mengamkan pemberontakan. Setelah diketahui bahwa pusat pemberontakan di sekitar Lanuma Halim PerdanaKusuma, langkah selanjutnya adalah membebaskan Pabgkalan Udara Halim. Banyak kejadian penting terjadi pada penumpasan G 30 S/PKI. Sekalipun peranan PKI makin terungkap sebagai dalang peristiwa G 30 S/PKI dan demonstrasi menuntut pembubaran PKI semkain memuncak, namun presiden Soekarno belum menganbil langkah – langkah ke arah penyelesainan politik daripada masalah G 30 S/PKI sebagaimana di janjikanya. D.N Aidit dalam pelarianya, tanggal  Oktober 1965 mengiri surat kepada Presiden, yang mengusulkan supaya melarang adanya pernyataan-pernyataan yangbersifat mengutuk G 30 S serta melarang adanya Tuduh menuduh serta salah menyalahkan, diharapkan amarah Rakyat terhadap PKI reda, namun aksi-aksi terus berjalan. Dalam pada itu Papelrada – Papelrada ( Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah ) yakni Kodam, berturut – turut mebekukan PKI dan Ormas-ormasnya.

3.3.2 Penumpasan Di Jawa Tengah

Diantara pemberontakan G 30 S/PKI daerah yang paling gawat keadaannya adalah Jakarta dan Jawa Tengah.    

Di Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta, PKI melakukan pembunuhan terhadap Kolonel Katamso (Komandan Korem 072/Yogyakarta) dan Letnan Kolonel Sugiyono (Kepala Staf Korem 072/Yogyakarta). Mereka diculik PKI pada sore hari 1 Oktober 1965. Kedua perwira ini dibunuh karena secara tegas menolak berhubungan dengan Dewan Revolusi. Pemberontakan PKI ini juga terjadi di Solo, Salatiga, Klaten, Boyolali, Semarang dengan menguasai beberapa tempat penting sperti RRI dan Gedung Telekominikasi.  

Jawa tengah merupakan basis PKI yang kuat, oleh karena itu Aidit memilih Jawa Tengah sebagai tempat pelariannya. Akan tetapi dengan usaha dari komando ABRI berturut-turut kota yang pernah dikuasai oleh pihak G 30 S/PKI berhasil direbut kembali. Sebelum tertangkap tanggal 22 November 1965 di Jawa Tengah,  D. N Aidit mengeluarkan “Instruksi Tetap” pada tanggal 10 November 1965 yang ditujukan kepada seluruh CDB PKI seluruh Indonesia. Setelah dikeluarkan nya Instruksi Tetap Aidit gerakan pengacauan PKI mulai melemah dan pembubaran serat pembakaran Bendera PKI dialkukan. Entah karena alasan apa kurang jelas karena Keinsafan atau taktik semata sesuai dengan Istruksi tetap Aidit. Terbukti PKI masih mendirikan SPR (Sekolah perlawanan Rakyat), KKPR (Kursus Kilat Perang Rakyat), serta menyusun Kompro-kompro (Komite Proyek) sebagai Basis menuju Camback nya PKI. Dengan pembentukan badan-badan diatas terbukti PKI juga tetap melancarkan usaha pengukuhan kembali. Tetapi penumpasan PKI di berbagai daerah tetap dilaksakan. Misalnya di Blitar Selatan PKI menpengaruhi rakyat dengan 3T (tidak tahu, tidak mengerti, tidak kenal)dan operasi penumpasan ini diberi nama operasi Trisula dilaksakan pada tanggal 3 juli 1965 dan mengimbangi 3T dengan 3M ( Menyerah, Membantu, atau Mati) penumpasan PKI dan ormas-ormasnya pun terus-menerus dilakukan.

Penyelesaian Aspek politik sebagaimana diputuskan dslam sidang kabinet Dwikora 6 Oktober 1965 akan ditangani langsung oleh presiden Soekarno. Dan aksi penghapusan terhadap Pki terus meningkat, yang dipelopori oleh KAPPI, KAMI, KAPI, KABI, KASI, KAWI, KAGI, dan lainnya. Dan kemudian membulatkan kesatuan dalam barisan dan membentuk Front Prancasila.

            Setelah lahirnya Front Pancasila tuntutan pembubaran PKI terus meningkat. Konflik politik makin menjurus dan situasi ekonomi semakin memburuk. Lalu tercetuslah Tri Tuntunan Hati Nurani Rakyat ( Tritura). Pada tanggal 12 Januari 1966 dipelopori oleh KAMI dan KAPPI, kesatuan Front Pancasial ini mendatangi gedung DPR-GR mengajajukan 3 buah Tuntutan yaitu :

a.    Pembubaran PKI

b.    Pembersihan Kabinet dari Unsur-unsur G-30-S/PKI;

c.    Penurunan harga/perbaikan ekonomi.

Perkembangan selanjutnya mengenai masalah tuntutan pembubaran PKI, dilaksanakan oleh Letnan Jendral Soeharto tanggal 12 maret 1966 sehari setelah menerima Surat Perintah 11 Maret (SP 11 Maret/Supersemar). Sejak itu dimulailah koreksi total atas segala penyelewengan yang dilakukan Orde Lama. Karena itu tanggal 11 maret 1966 sebagai permulaan Orde Baru.

BAB III

PENUTUP

1. KESIMSIMPULAN

Gerakan 30 September atau yang sering disingkat G 30 S PKI, G-30S/PKI, Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh), Gestok (Gerakan Satu Oktober) adalah sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam tanggal 30 September sampai di awal 1 Oktober 1965 di mana enam perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha percobaan kudeta yang kemudian dituduhkan kepada anggota Partai Komunis Indonesia. Cara-cara yang dilakukan oleh partai komunis dalam usaha kudeta yaitu merebut kekuasaan dari tangan pemerintah sangat kejam. Oknum PKI ini melancarkan isu yaitu Isu Dewan Jendaral yaikni yang mengungkapkan bahwa adanya beberapa petinggi Angkatan Darat yang tidak puas terhadap Soekarno dan berniat untuk menggulingkannya. Hal ini dilakukan untuk mencari kambing hitam atas rencana kudeta G 30 S/PKI terhadap Pemerintah. G 30 S/PKI 1965 sampai saat ini masih menyisakan misteri yang membingungkan, dan kejadian tersebut juga masih sangat terasa begitu menegerikan. Isu bahwa adanya keterlibatan Soeharto pun mencuak setelah berjalanya Orde Baru sampai pada keruntuhannya. Sejarah panjang terjadi di Indonesia yang membuat bangsa lebih dewasa dalam menyikapi peristiwa yang dpat menjadi catatan sejarah Bangsa. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari setiap kejadian, untuk Menuju pada perubahan ke arah yang lebih baik.

Daftar pustaka

Forum keadilan, 11 april 1999. Forum adil mandiri

Blog: belajar tentang makalah

Kompas, 1999. Minggu, 11 januari 1999. Jakarta: kompas media nusantara 

Kompas, 1999. senin, 20 januari 1999. Jakarta: kompas media nusantara 

Kompas, 2000. kamis, 20 desember 2000. Jakarta: kompas media nusantara 

Kompas, 1999. , 11 januari 1999. Jakarta: kompas media nusantara 

Kompas, 1999. Minggu, 11 januari 1999. Jakarta: kompas media nusantara 

Kompas, 1999. Minggu, 11 januari 1999. Jakarta: kompas media nusantara